KILAS INFO.COM ■ JAKARTA — Habib Rizieq Shihab sepakat dengan usulan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyidin Djunaidi agar Presiden Prabowo Subianto membuka pendaftaran bagi masyarakat Indonesia yang ingin berjihad ke Palestina.
Habib Rizieq mendukung pemuda-pemuda Indonesia berjihad ke Palestina.
"Khusus untuk Palestina saya sepakat dengan KH Muhyidin Djunaidi tadi luar biasa, beliau mengusulkan pada Bapak Presiden Prabowo, yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina, agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina," ujar Habib Rizieq dalam Reuni 212 di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024)
Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menyoroti kondisi bangsa 10 tahun terakhir yang disebutnya mengalami kerusakan hukum dan demokrasi.
Hal ini disampaikannya saat menyampaikan pidato dalam acara Reuni Akbar 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi, 2 Desember 2024.
"Yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, khususnya dalam 1 dekade terakhir, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran negeri ini saudara," ungkapnya.
Habib Rizieq mendesak agar pihak yang telah merusak negara tidak boleh dibiarkan dan harus dimintai pertanggungjawaban. Termasuk jika sosok tersebut adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.
"Maka itu, saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun, jangan dibiarkan. Mereka harus dituntut pertanggungjawabannya," ujar sosok yang akrab disapa HRS itu.
Secara terbuka, HRS juga meminta kepada Presiden Prabowo agar berani menindak tegas siapa pun yang telah merusak demokrasi bangsa.
HRS tidak ingin pemerintahan Prabowo dikotori dengan orang-orang yang bermasalah. Mulai dari permasalahan korupsi, judi, serta pelanggaran HAM.
"Tidak peduli siapa pun dia saudara, enggak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun fufufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan!" tegas HRS. (*)
